Mediapolitan.id – Di tengah perhatian publik terhadap kematian tragis Bayu Adityawan, Wakil Ketua MPR RI sekaligus senator asal Sulawesi Tengah, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, S.H., melakukan kunjungan  ke keluarga almarhum, sabtu 16 November 2024. Kunjungan ini bukan hanya sebagai bentuk empati, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.

Dugaan Kekerasan yang Mengguncang Kepercayaan Publik
Bayu Adityawan, seorang tahanan Polresta Palu yang ditahan atas dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), meninggal dunia pada 12 September 2024 dengan luka-luka serius. Luka tersebut diduga akibat kekerasan yang dilakukan dua oknum polisi, Bripda CH dan Bripda M, dengan alasan korban dianggap “berisik” di waktu istirahat.

Tragedi ini telah mengguncang rasa keadilan masyarakat, sekaligus memicu pertanyaan mendalam tentang akuntabilitas dalam institusi penegak hukum.

Langkah-Langkah Konkret di Tingkat Nasional
Dalam keterangannya, Akbar menjelaskan bahwa kasus ini juga telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI. Salah satu hasil penting dari rapat tersebut adalah instruksi tegas kepada Kapolda Sulawesi Tengah untuk menetapkan tersangka setelah adanya eks-somasi.

“Kami melihat adanya langkah awal yang positif dari kepolisian. Namun, penyidikan ini masih menyisakan pertanyaan besar. Kami tidak akan berhenti sampai semua fakta terungkap,” tegas Akbar.

Mengawal Penegakan Hukum yang Adil
Sebagai seorang senator yang memiliki tanggung jawab langsung atas daerah Sulawesi Tengah, Akbar menegaskan bahwa hukum harus menjadi penyeimbang dalam setiap kasus yang melibatkan kehilangan nyawa.

“Keadilan adalah hak semua orang, termasuk korban dan keluarganya. Tugas kami adalah memastikan bahwa hak itu tidak terabaikan, dan tidak ada pihak yang berlindung di balik institusi untuk menghindari tanggung jawab,” ujarnya.

Dukungan untuk Keluarga dan Pesan Harapan
Selain memberikan perhatian pada proses hukum, Akbar juga menekankan pentingnya memberikan dukungan kepada keluarga korban. Ia menyatakan bahwa perjuangan keluarga Bayu adalah perjuangan semua pihak yang peduli pada tegaknya keadilan.

“Kami di MPR RI dan DPD RI tidak akan membiarkan keluarga ini berjuang sendirian. Saya ingin keluarga tahu bahwa perjuangan mereka akan menjadi simbol perubahan menuju sistem hukum yang lebih baik,” katanya.

Mendorong Reformasi dalam Sistem Penegakan Hukum
Akbar melihat kasus ini sebagai panggilan untuk melakukan reformasi yang lebih mendalam dalam sistem penegakan hukum, khususnya dalam pengelolaan tahanan. Menurutnya, tragedi ini harus menjadi titik balik bagi semua pihak untuk memperbaiki celah yang ada dalam sistem.

“Ini bukan hanya tentang kasus Bayu Adityawan. Ini tentang memastikan tidak ada lagi korban yang kehilangan nyawa karena kelalaian atau kesewenang-wenangan. Hukum harus menjadi pelindung, bukan ancaman,” tutupnya.

Publik kini menantikan langkah nyata dari semua pihak untuk memastikan bahwa kasus ini tidak hanya berhenti sebagai tragedi, tetapi menjadi momentum bagi perubahan mendasar dalam sistem hukum Indonesia.