Mediapolitan.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi menghadapi tantangan besar di tengah tingginya potensi bencana yang mengancam wilayah dengan tiga kecamatan ini. Sayangnya, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas penunjang menjadi ganjalan utama dalam upaya mitigasi dan respons cepat terhadap bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan, mengungkapkan bahwa berdasarkan audit kinerja oleh Inspektorat Kota Cimahi, idealnya Unit Reaksi Cepat (URC) BPBD memiliki 33 personel. Namun, kenyataannya, jumlah personel yang tersedia saat ini hanya 10 orang—defisit 23 personel.

“Idealnya, satu regu terdiri dari 10 orang ditambah tiga komandan regu (Danru), dengan tiga regu yang siaga 24 jam setiap hari. Namun, saat ini kami hanya memiliki 10 personel, yang tentu saja sangat jauh dari kebutuhan ideal,” ujar Fithriandy saat ditemui pada Rabu (12/3/2025).

Persoalan ini semakin pelik karena keterbatasan personel tak bisa langsung diatasi dengan perekrutan baru oleh pemerintah daerah. “Kita tahu bahwa kebijakan pengadaan pegawai ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi, yang bisa kami lakukan adalah mengoptimalkan personel yang ada, dibantu relawan seperti Tagana dan komunitas relawan lainnya,” tambahnya.

Berkantor di Ruko, Minim Fasilitas Penunjang

Tak hanya kekurangan SDM, BPBD Kota Cimahi juga belum memiliki gedung yang representatif. Hingga kini, mereka masih berkantor di sebuah ruko yang disewa dari Pemerintah Kota Cimahi, tepat di samping SPBU di Jalan Daeng Moh Ardiwinata.

“Fasilitas gedung, peralatan, dan penunjang lainnya memang masih belum memadai. Saat ini kami masih menyewa, bukan menggunakan aset pemerintah kota,” kata Fithriandy.

Padahal, sesuai Peraturan Kepala BNPB, idealnya BPBD tingkat kota/kabupaten memiliki gedung seluas 2.200 meter persegi. Gedung tersebut harus bisa menampung gudang logistik, peralatan, administrasi, serta ruang edukasi kebencanaan seperti simulasi gempa bumi dan letusan gunung api.

Namun, di tengah keterbatasan yang ada, BPBD Cimahi berusaha tetap menjalankan tugasnya secara optimal. “Yang penting, anggaran yang ada bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,” pungkas Fithriandy.

Dengan ancaman bencana yang terus mengintai, apakah BPBD Kota Cimahi akan segera mendapatkan solusi dari pemerintah? Masyarakat tentu berharap agar kondisi ini bisa segera diperbaiki demi keselamatan bersama.